Tidak semua Perdes dapat dikatakan berhasil. Untuk menilai efektivitas Perdes, diperlukan beberapa indikator yang dapat menjadi tolak ukurnya, karena Peraturan desa (Perdes) merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola desa yang baik dan efektif. Perdes menjadi landasan hukum bagi desa dalam melaksanakan pembangunan desa, mengatur kehidupan masyarakat desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berikut beberapa indikator keberhasilan peraturan desa yang baik.
- Kesesuaian dengan Kebutuhan dan Aspirasi Masyarakat.
Perdes yang baik haruslah mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. peraturan tersebut harus mampu mengatasi masalah-masalah spesifik yang dihadapi oleh masyarakat desa dan mendukung pembangunan lokal yang berkelanjutan.
Hal ini juga dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Perdes, serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perdes yang telah ditetapkan.
- Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi.
Perdes harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa serta permendagri no 111 tahun 2014 tentang penyusunan peraturan desa.
Perdes yang cacat hukum tidak hanya tidak efektif, tetapi juga dapat menimbulkan permasalahan hukum bagi desa itu sendiri.
- Kejelasan dan Koherensi Isi dari kebijakan.
Perdes haruslah memiliki isi yang jelas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan multitafsir. Perdes yang koheren memiliki alur logis dan tidak mengandung kontradiksi antar pasal-pasal yang ada.
- Efektivitas dalam Implementasi di masyarakat.
Perdes yang baik haruslah dapat diimplementasikan dengan efektif di lingkungan masyarakat desa. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan sumber daya yang memadai, kapasitas aparatur desa yang mumpuni, serta dukungan dari masyarakat dan tokoh masyarakat setempat.
- Berdampak Positif bagi Masyarakat Desa.
Perdes yang berhasil haruslah memberikan dampak positif bagi masyarakat desa, seperti peningkatan kesejahteraan, kemajuan desa, dan terciptanya rasa keadilan dan pemerataan. Dampak positif kebijakan pemerintah ini dapat diukur melalui berbagai indikator sosial dan ekonomi.
- Pengurangan Konflik dan Sengketa.
Peraturan yang jelas, adil, dan disepakati bersama cenderung mengurangi potensi konflik, karena sudah ada kesepakatan mengenai aturan yang harus diikuti. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif juga menjadi bagian penting dari peraturan desa yang baik.
- Monitoring dan Evaluasi Berkala.
Selain hal-hal di atas, pada poin 7 ini, peraturan desa perlu juga secara berkala dipantau dan dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya, dalam hal monitoring dan evaluasi ini dapat dilakukan oleh pihak internal desa, seperti BPD dan aparatur desa, ataupun pihak eksternal, seperti pemerintah kabupaten dan akademisi.
Keberhasilan peraturan desa tidak hanya diukur dari segi formalitas penyusunannya, tetapi juga dari dampak positif yang dihasilkan bagi masyarakat. Indikator-indikator yang saya paparkan ini membantu menilai, apakah peraturan desa benar-benar efektif dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa. Dengan memperhatikan indikator-indikator ini, diharapkan peraturan desa yang dibuat dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
